Permasalahan Ekonomi Makro

Pada postingan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro dan permasalahan yang ada di dalam ekonomi makro. Ekonomi makro atau makro-ekonomi adalah studi wacana ekonomi secara keseluruhan. Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang menghipnotis banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kecerdikan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Nah, setelah kita mengetahui wacana penjelasan singkat mengenai Ekonomi Makro, yang jadi pertanyaan kita apa sih permasalahan yang ada di dalamnya?Pastilah sangat kompleks dilema yang ada di dalam ekonomi makro alasannya yaitu dalam ekonomi makro meliputi keseluruhan studi wacana ekonomi. Permasalahan yang dihadapi dalam Ekonomi Makro antara lain:

a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

Pada selesai tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akhir dari krisis ekonomi yang berkepanjangan semenjak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada selesai tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada selesai tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.

b. Krisis Nilai Tukar

Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, hasilnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melaksanakan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.

c. Masalah Utang Luar Negeri

Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada dikala sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang abnormal terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan akomodasi lindung nilai (hedging) sehingga pada dikala krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB.
Untuk mengatasi ini, pemerintah melaksanakan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan dilema ini.

d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet

Besarnya utang luar negeri menjadikan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak usaha yang macet alasannya yaitu meningkatnya beban utang menjadikan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami dilema likuiditas tersebut dengan memperlihatkan perlindungan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema alasannya yaitu peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di dikala system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat erosi modal yang mereka miliki.

e. Masalah Inflasi

Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan dilema krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi alasannya yaitu harga barang-barang terus naik sebagai akhir dari dorongan seruan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut terang melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melaksanakan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan alasannya yaitu akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan aktivitas restrukturisasi perusahaan.

f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan lapangan kerja sampai 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya bisa menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi petani.